Inilah hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dalam draf RUU PPRT

- Rabu, 25 Januari 2023 | 12:17 WIB
Presiden Jokowi dan Menaker Ida Fauziyah mendorong agar RUU PPRT segera disahkan. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Presiden Jokowi dan Menaker Ida Fauziyah mendorong agar RUU PPRT segera disahkan. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

LOMBOK INSIDER-Meski sudah selesai dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 1 Juni 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Bukan hanya itu, RUU PPRT juga tak juga dibawa ke sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI guna segera dibahas bersama pemerintah.

Padahal, jika nantinya disahkan, UU PPRT ini menjadi landasan utama untuk melindungi pekerja domestik. Karena, saat ini Indonesia tidak memiliki UU terkait pekerja rumah tangga.

Baca Juga: Syarat bekerja menjadi PRT di Taiwan 2022, ternyata sangat mudah dan simpel

Oleh karena itu, pemerintah pun mendorong dilakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, pengesahan RUU PPRT menjadi UU dapat menjadi landasan mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama melindungi para pekerja domestik.

“Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas,” kata Menaker, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (25/01/2023).

Ida menilai, kolaborasi dalam memberikan perlindungan terhadap PRT harus dimulai dari hulu.

Baca Juga: Pantas betah dan tidak mau pulang, Yayuk TKW cantik Indonesia ini bocorkan gaji PRT di Taiwan 2022 bikin ngiri

“Kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan perlindungan pekerja rumah tangga di hulu, hilir pasti akan mengikuti,” ucapnya.

Ida menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung RUU PPRT agar menjadi UU dengan mengedepankan perlindungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pekerja sektor domestik.

“Kita ingin perlindungan ini betul-betul jelas kepada mereka yang bekerja di sektor domestik,” ujarnya.

Baca Juga: 10 Tahun Bekerja sebagai PRT di Hongkong, Berapa Gaji Yuni, Kenapa Ada Kabar Burung Gaji Naik Tinggi

Sebelumnya, dalam pernyataan pers, Rabu (18/01/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Presiden Jokowi pun mendorong agar penetapan UU PPRT segera dipercepat.

“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, hingga saat ini hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Sudah lebih dari 19 tahun RUU PPRT belum disahkan.

Baca Juga: Dari pembantu rumah tangga jadi nyonya besar jutawan Arab, Simak besaran harta warisan yang diperoleh

Baca Juga: Nasib Ummi Hana TKW asal Lombok berubah dari pembantu rumah tangga menjadi wanita kaya raya berkat lakukan ini

RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR,” imbuh Presiden

Presiden berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PRT yang jumlahnya diperkirakan mencapai 4 juta jiwa di Indonesia. Presiden menilai, para PRT rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

“Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja,” tandas Presiden.

Halaman:

Editor: Sasprans Lombok Insider

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X