LOMBOK INSIDER - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya sudah mengumumkan nama Calon Presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi.
Bahkan, menurutnya, pengumuman Calon Presiden dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
“Soal Calon Presiden kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1/2023).
Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.
Baca Juga: Usulan kenaikan biaya haji 2023 perlu dikaji ulang, Komisi VIII DPR RI akan putuskan Februari
Bahkan Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Airlangga Hartarto menegaskan, untuk urusan capres dari Golkar sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin.
Ia mengaku, saat ini, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Menurut Ketum Golkar, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Tangkal berita hoaks jelang Pemilu, Polri optimalisasikan peran patroli siber ke media sosial
Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru bahkan di era reformasi di 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” tegas Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan tetap di tangan rakyat.
Airlangga Hartarto mengaku, mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini.
Artikel Terkait
Inilah alasan kejaksaan Agung memberikan tuntutan 12 penjara terhadap Bharada E dan tak akan di revisi lagi
Terancam pidana! Konten Denny Sumargo kembali mendatangkan kontroversi
Golkar Tambah amunisi jelang Pemilu 2024 dengan masuknya Ridwan Kamil dan Pakde Karwo
Tangkal berita hoaks jelang Pemilu, Polri optimalisasikan peran patroli siber ke media sosial
Sadis! Pria ini pelaku pembunuhan berantai, ini motifnya