• Selasa, 7 Desember 2021

Advokat Surahman Desak Ketua Dewan Segera Proses PAW Hasanuddin

- Rabu, 24 November 2021 | 06:30 WIB
Kuasa Hukum DPD Partai  Berkarya Sumbawa Surahman MD, SH, MH (Foto: Herman)
Kuasa Hukum DPD Partai Berkarya Sumbawa Surahman MD, SH, MH (Foto: Herman)

Sumbawa, LombokInsider.com - Kuasa Hukum DPD Partai Berkarya Sumbawa, Surahman MD SH. MH, meminta Ketua DPRD Sumbawa untuk segera memproses usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Dewan setempat, Hasanuddin SE.

Penegasan Advokat Surahman tersebut, menyusul dicabutnya gugatan Hasanuddin SE, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Senin (23/11/2021).

Sebelumnya, diakui Man, sapaan akrab advokat muda yang lagi naik daun ini, pihaknya telah bersurat kepada Ketua DPRD Sumbawa perihal usulan PAW terhadap anggota DPRD Sumbawa, Hasanuddin SE. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati Sumbawa dan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa.

Baca Juga: Manchester United Berhasil Taklukkan Villarreal 2 : 0 di Kandangnya Sendiri

“Surat tersebut direspon oleh Ketua Dewan yang memberikan sejumlah persyaratan kelengkapan terkait usulan PAW tersebut. Atas permintaan itu, kami kemudian melengkapi persyaratan diantaranya surat dari DPP Partai Berkarya hingga keterangan dari Pengadilan Negeri setempat (Sumbawa). Semua persyaratan sudah kami lengkapi dan kami serahkan ke DPRD Sumbawa,” ungkapnya, kepada awak media, di Kantornya, Senin. 

Setelah semua proses dilakukan, sambungnya, diakhir proses tersebut anggota DPRD Sumbawa, Hasanuddin SE, dari Partai Berkarya, dimana yang bersangkutan sudah dipecat dari Partai Berkarya, baik dari kubu Muchdi PR maupun kubu Hutomo Mandala Putra. 

“Namun belakangan ini, dia mengklaim dirinya sebagai Ketua DPD Berkarya Sumbawa versi Syamsul Jalal dan SK nya ditandatangani oleh Plt. Sangat mustahil jika seorang Plt bisa menerbitkan SK dan mengangkat pengurus baik Ketua umum DPP, DPW dan DPD,” tukasnya.

Baca Juga: Tak Terima Ibunya Dibentak dan Hendak Dipukul, MA Langsung Bacok DI

Seperti diketahui, sambungnya, hingga saat ini pengurus yang diakui oleh pemerintah adalah pengurus berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Menkum HAM dan ditandatangani oleh Yassona Laoly, No.M.HH-16.AH 11.01 tahun 2020.

“SK ini masih berlaku hingga saat ini dan memiliki kekuatan secara hukum. Belum ada SK lain yang dicabut oleh Menkum HAM baik berrdasarkan penetapan pengadilan maupun Kemenkum HAM. Bahkan kepengurusan DPW Berkarya NTB pun berdasarkan rujukan SK pusat. Hal ini diakui oleh Kemenkum HAM NTB,” cetusnya.

Halaman:

Editor: Usman Jayadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dor! Pembunuh Driver Taksi Online Masuk Kamar Jenazah

Sabtu, 4 Desember 2021 | 11:07 WIB
X