• Sabtu, 22 Januari 2022

Proyek Ruas Jalan Lantung - Ropang Dilaporkan Ke Kejati, Kadis PUPR Tanggapi dengan Santai

- Minggu, 21 November 2021 | 22:00 WIB
Kadis PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta (Foto: Herman)
Kadis PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta (Foto: Herman)

Sumbawa, LombokInsider.com - Pengerjaan ruas Jalan Lantung - Ropang saat ini telah dilaporkan oleh Kantor Hukum Mulyawan, SH & Partner ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pada 18 November yang lalu. Mulyawan menduga adanya indikasi tindak pidana korupsi atas pekerjaan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan Lantung Sepukur - Ropang yang dibiayai pembangunannya menggunakan DAK tahun 2021 ini.

Mengetahui adanya laporan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta menyikapinya dengan santai. Ia menilai hal itu sah-sah saja dan yakin Penyidik dapat memahami keadaan proyek yang sedang dikerjakannya. 

Baca Juga: Pemda Sumbawa Dapat Bantuan Luar Negeri Senilai Rp26 Miliar untuk Pengembangan Bawang Merah

"Jika ada yang melapor hal tersebut saya kira itu sah-sah saja. Tapi proyek tersebut saat ini masih sedang berjalan dan saya kira penyidik juga paham tentang hal tersebut. Kami di PUPR akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada," jelasnya. 

"Sesuai dengan kontraknya, APH akan melakukan konfirmasi juga kepada pihak terkait jika kasus ini berlanjut," imbuhnya.

Kondisi jalan yang dilaporkan ke Kejati NTB atas dugaan adanya tindak pidana korupsi karena pengerjaannya dinilai asal-asalan

Diketahui Kantor Hukum Mulyawan, SH & Partner yang beralamat di Jalan Kauman II Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Kamis (18/11) lalu secara resmi telah melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi atas pekerjaan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan Lantung Sepukur – Ropang yang dibiayai pembangunannya menggunakan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 ini langsung ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB). 

Baca Juga: Sabar! Bantuan Benih dari Pemerintah Pusat Tidak Ada Tahun Ini

Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan adanya laporan tersebut, yang mana berkasnya akan ditelaah dan diperiksa terlebih dahulu. Apabila nantinya sudah mempunyai cukup bukti, maka akan dinaikkan ke Pimpinan Kejati NTB untuk dilakukan tahap selanjutnya. (Herman)

Editor: Usman Jayadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

4 Pejabat Pemkab Langkat Terjaring OTT KPK di Cafe

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:25 WIB
X