LOMBOK INSIDER - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menyampaikan kritik pedas terhadap Presiden Jokowi yang dinilai lebih melayani partai politik (parpol) ketimbang menjadi pelayan rakyat.
Ketua BEM UI Melky Sadek Huang menilai sikap Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang tidak menunjukkan sikap kenegarawanan malah justru menunjukkan sikap keberpihakan terhadap salah satu Calon Presiden (Capres).
Menurut BEM UI, Jokowi berkali-kali menyatakan dukungan kepada salah satu bakal Capres dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik atau parpol.
Presiden Jokowi sebagai kader partai pilihan rakyat, menurut BEM UI harusnya mampu memosisikan diri secara etika politik, apakah harus melayani rakyat atau melayani partai.
Kritikan tersebut diunggah BEM UI di akun Twitter @bemui_official, seperti dilihat lombok insider, Jumat, 26 Mei 2023. Dalam pernyataan sikapnya BEM UI mengatakan dalam perjalanan menuju Pemilu 2024, Presiden Jokowi secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral.
Terkait kritikan tersebut Ketua BEM UI, Melky Sedek Huang mengungkapkan sampai saat ini belum ada respon yang baik dari istana maupun dari segenap elit politik yang dekat dengan istana.
"Kenapa BEM UI dengan jelas menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sekarang lebih pantas disebut sebagai milik parpol bukan milik rakyat tentu dengan alasan yang tepat," ujar Melky dalam wawancara seperti dikutip di kanal YouTube Metro TV.
Alasannya BEM UI menyebut Jokowi milik parpol adalah karena menurut Melky dia terbukti secara terang dan jelas menggunakan fasilitas negara.
Melky mencontohkan bagaimana presiden menggunakan pesawat kepresidenan untuk mengantar balik salah seorang calon presiden dan memakai istana negara untuk mengumpulkan ketua umum parpol yang punya tendensi politik tertentu untuk kemudian bermain dalam pilpres 2024.
"Bagi kami, idealnya seorang presiden itu mampu menegaskan dia bersikap netral dan fungsi presiden itu jangan sampai dilupakan. Dia itu juga adalah petugas rakyat," ujar Melky.
"Kalau pak Jokowi berkali-kali bilang kalau selain dia petugas rakyat dia juga petugas partai nah artinya pak jokowi sadar dia punya dua peranan. Kenapa dia hanya menjalankan salah satunya,"imbuhnya.
Melky mengatakan bahwa Jokowi lupa bahwa dia adalah presiden pilihan rakyat yang mana kemauan rakyat adalah pemilu tetap terlaksana pada Februari 2024 dengan kemauan publik Jokowi mampu bersikap netral .
Artikel Terkait
Ketum Golkar Airlangga Hartanto beri sinyal terbentuknya Koalisi Besar pada Pilpres 2024
Blunder Politik Piala Dunia U20: Dampak kekecewaan publik akankah bermuara ke Pilpres 2024?
Haedar Nashir ingatkan kader jangan bawa simbol Muhammadiyah dalam politik praktis di Pilpres 2024
Koalisi Perubahan bak Inter Milan di bawah Mourinho , optimis menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
MK perpanjang masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun, Denny Indrayana: kepentingan politik pemenangan Pilpres