LOMBOK INSIDER – H. Bambang Kristiono, SE (HBK) mendorong pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperbanyak Food Estate sebagai jalan terbaik untuk menyelamatkan sumber pangan di masa mendatang.
“Pemerintah daerah memang harus terus didorong untuk mulai mempertimbangkan gagasan mengembangkan Food Estate secara masive dan konsepsional. Apalagi di tengah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mulai menghawatirkan,” kata anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, Minggu 15 Januari 2023.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini memang dikenal sangat memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian di Prov. NTB. Itu sebabnya, HBK terus membuat terobosan setelah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk membantu para petani di Pulau Seribu Masjid.
HBK dengan intens mengirimkan paket bantuan berupa traktor, pompa air, bibit tanaman, hingga pupuk untuk para petani yang berada di lima Kab/Kota di P. Lombok. HBK juga tercatat sebagai tokoh yang kini berdiri di garis yang paling depan untuk mewujudkan pembangunan DAM Mujur yang sudah diimpikan masyarakat Lombok Tengah selama empat dekade terakhir.
Hanya saja, kata HBK, berbagai program bantuan sektor pertanian yang diinisiasinya tersebut, tetaplah bukan solusi permanen. Karena itu, Food Estate atau program lumbung pangan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan dan kemandirian pangan.
HBK membayangkan apabila Dam Mujur berhasil dibangun, ,maka setidaknya ada enam ribu hektar lebih lahan pertanian bisa panen tiga kali dalam setahun.
Kemudian ada sekitar enam ratus hektar lahan diseputaran dam, yang value atau nilainya akan meningkat hingga seribu persen dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun setelah dam selesai dibangun.
“Lihat saja tanah disekitaran Dam Meninting sekarang, tidak ada lagi tanah dengan harga lima belas juta rupiah per are. Artinya, akan ada kenaikan penghasilan serta nilai aset milik petani yang signifikan", imbuh HBK penuh optimisme.
HBK juga menegaskan, laju degradasi lahan pertanian yang tinggi memang harus membuat para pemangku kepentingan patut risau. Bahkan, laju alih fungsi lahan pertanian tersebut, pada saat ini telah menjadi perhatian utama negara. Mengingat tiap tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 hektare.
“Posisi NTB saat ini, masih menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Tapi, kalau laju alih fungsi lahan ini tidak terkelola dengan baik, tentu ini akan sangat mengkhawatirkan,” imbuh HBK.
Tiap tahun di NTB, puluhan ribu lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.
Artikel Terkait
10 link twibbon Hari Gizi Nasional, bingkai foto dengan desain terbaru cocok diunggah pada 25 Januari 2023
Tidak ada toleransi, Verrel Bramasta pastikan Venna Melinda ajukan perceraian Ferry Irawan ke Pengadilan Agama
Barcelona menjuarai Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid
Meskipun sempat menangis, Ria Ricis pecat karyawannya gegara nyolong sisa kue di kulkas: Kejujuran nomor satu
Menjelang hari pernikahan, Kiky Saputri akan undang para pejabat yang dulu pernah diroasting, siapa saja?