Esok, Dekopinwil NTB deklarasi Resolusi Gerakan Koperasi Indonesia, Gubernur harus sampaikan ke Presiden

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 21:09 WIB
Dekopinwil NTB mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dekopinda Kabupaten/Kota.
Dekopinwil NTB mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dekopinda Kabupaten/Kota.

LOMBOK INSIDER - H. A.M. Nurdin Halid, Ketua Umum Dewan Koperasi Indoensia (Dekopin) hasil Munas Dekopin 2019 Makassar menyerukan kepada seluruh jajaran Dekopinwil se Indonesia untuk segera melakukan resolusi gerakan koperasi Indonesia.

Seruan tersebut langsung ditindaklanjuti Dekopinwil NTB dengan mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dekopinda Kabupaten/Kota, yang diwakili oleh Ketua dan sekretaris DEKOPINDA Kota dan Kab se-NTB serta Lembaga/badan/sayap Dekopinwil NTB.

Dengan gerakan resolusi tersebut, Dekopin akan melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian misi dari point-point resolusi, baik itu ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Drs. Ec. M. Irwan Prasetya, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, resolusi gerakan koperasi Indonesia terdiri dari 5 point.

Pertama, kembalikan Pasal 33 ayat (1) dengan mencantumkan kata "koperasi" ke Pasal 33 UUD 1945.

Kedua, Pemerintah dan DPRD segera menyusun dan menerbitkan UU Tentang Sistem Perekonomian Nasional sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 5 TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Ketiga, DPR segera mengesahkan RUU Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur antara lain Dewan Koperasi Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga Gerakan Koperasi Indonesia dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Koperasi.

Keempat, perekonomian Indonesia disusun secara konstitusi berbentuk ekonomi kerakyatan yang dikonsokidasi secara sistimatis, struktural dan masif, lintas sektor dengan melibatkan gerakan koperasi.

Kelima, pemerintah segera menerbitkan KEPPRES Tentang Perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN hasil Munas tanggal 11-14 November 2019 di Makasar.

Memorendum resulusi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Nurdin Halid di Kendal pada 23 Juli 2022.

Halaman:

Editor: Siti Aeny Maryam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

4 Tahun kepemimpinan Zul Rohmi mewujudkan NTB Gemilang

Minggu, 18 September 2022 | 19:18 WIB

Permasalahan aset masyarakat Gili Trawangan tuntas

Sabtu, 17 September 2022 | 09:41 WIB
X