Benarkah alasan TKI Migran nekat menempuh jalur Ilegal karena jalur pemerintah sangat sulit?

LOMBOK INSIDER - Sudah hampir sepekan, namun sampai saat ini belum ada informasi yang akurat soal korban kecelakaan speedboat yang mengangkut 30 TKI Ilegal di Batam. Bahkan 7 orang yang dinyatakan hilang, belum jelas kondisinya sekarang, apa benar hilang, meninggal atau data yang salah.

Yang pasti, ada penemuan 1 mayat diseputaran perairan lokasi tragedi tenggelamnya TKI migran asal NTB di Batam, namun pihak terkait masih belum bisa menyebutkan apakah temuan mayat itu benar-benar merupakan korban TKI Migran asal NTB atau bukan.

Yang menarik sejak tragerdi itu, muncul kemudian isu - isu mengenai alasan mengapa para TKI Migran itu nekat menempuh jalur ilegal. Terungkaplah jika jalur ini kerap digunakan oleh TKI ilegal yang ingin bekerja ke Malaysia, karena jika menempuh jalur legal, sangat sulit, rumit dan lama.

Terhadap isu ini Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi NTB jelas membantahnya "Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melempar fitnah ke pemerintah," ucap Kadisnakertrans NTB Gede Putu Aryadi.

Dia pun sudah mendengar fitnah berisikan banyaknya TKI yang berangkat secara Ilegal lantaran Layanan pemerintah dalam mengurus dokumen yang resmi selalu dipersulit dan prosesnya rumit.

"Ini isu digulirkan yang kami terima," kata Aryadi disaat menerima kunjungan Rombongan Direktur YP Plantation Holdings Sandabi BHD, yang merupakan salah satu perusahaan ladang sawit besar milik pemerintah kerajaan Malaysia, Selasa Sore (21/6)

Ditegaskan Aryadi, selama ini tidak ada layanan pemerintah yang mempersulit pengurusan dokumen yang berangkat secara prosedural itu.

"Isu itu dibuat oleh pelaku kejahatan yang memberangkatkan CTKI secara ilegal. Katanya non prosuderal banyak terjadi karena sulit dan rumitnya layananan. Padahal itu tidak ada, tidak benar," tegas mantan Kadiskominfotik NTB itu.

Aryadi mengatakan urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri seperti ke Malaysia telah ada aturannya dengan jelas. Dalam penempatan pekerja telah terjadi kesepakatan kedua negara. Baik Indonesia maupun Malaysia harus memastikan aspek perlindungan keselamatan, hak seperti gaji, kesehatan dan asuransi bagi para pekerja harus terpenuhi.

Sebelum pemberangkatan sejumlah tahapan proses pun telah dilalui seperti menerima pelatihan ataupun pembekalan sesuai kompetensi masing-masing termasuk CTKI telah mendapatkan fasilitas yang layak.