• Minggu, 22 Mei 2022

Masalah Lahan di Sembalun, Gubernur: NTB Ramah Investasi, Kepentingan Masyarakat yang Utama

- Rabu, 19 Januari 2022 | 09:11 WIB
Gubernur NTB, pada rapat pemaparan bussines plan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) dan PT. Agrindo Nusantara, menindaklanjuti pertemuan kelompok masyarakat sembalun berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SKE, Selasa, 18 Januari 2022, di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur NTB. (Diskominfotik NTB)
Gubernur NTB, pada rapat pemaparan bussines plan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) dan PT. Agrindo Nusantara, menindaklanjuti pertemuan kelompok masyarakat sembalun berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SKE, Selasa, 18 Januari 2022, di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur NTB. (Diskominfotik NTB)

LombokInsider.com - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan dan menduduki persoalan tanah di Sembalun, harus ditempuh dengan cara dan upaya yang baik. Karena investasi tetap dibutuhkan, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Kepentingan masyarakat lebih utama, namun tetap memperhatikan aturan dan sistem hukum yang ada,” kata Doktor Zul sapaan Gubernur NTB, pada rapat pemaparan bussines plan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) dan PT. Agrindo Nusantara, menindaklanjuti pertemuan kelompok masyarakat Sembalun berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SKE, Selasa, 18 Januari 2022, di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur NTB.

Dikatakan Gubernur, jajarannya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengkaji dengan berbagai aspek hukum. Sehingga harapan besarnya, pihak perusahaan dapat membangun sinergi dan kerja sama, untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat di Sembalun.

Baca Juga: Pernyataan Arteria Dahlan Soal Kajati Berbahasa Sunda, Kang Emil dan Dedy Mulyadi: Wajar, Jangan Berlebihan 

“Sehingga, pihak perusahaan dapat memberikan keputusan, apa yang dapat dikerjasamakan bersama masyarakat,” ujar doktor ekonomi industri tersebut.

Dikatakan Gubernur NTB, bahwa sebelum pertemuan saat ini, telah digelar pertemuan dengan masyarakat bersama BPN dan berbagai pihak beberapa minggu yang lalu, untuk menduduki persoalan tanah di Sembalun. Langkah dan upaya ini dilakukan karena dipandang merupakan cara-cara yang baik. 

Sedangkan berkaitan dengan HGU, Gubernur mengaku memiliki sikap dan konsen yang sama dengan Presiden, Menteri dan Bupati, bahwa tidak boleh tersandra atas nama HGU, mengusai lahan dan terlantar sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaatnya.

Baca Juga: Arteria Dahlan Minta Jaksa Agung Ganti Kajati yang Bicara Bahasa Sunda, Ono Surono Berikan Bocoran 

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Sukiman Azmy, mengatakan bahwa, pada prinsipnya pemerintah menginginkan persoalan ini, dapat diselesaikan dengan baik.

Halaman:

Editor: Agus Apriyanto LI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X