Inilah Upaya Pemerintah Capai Target Prevalensi Stunting 14% di Tahun 2024

LombokInsider.com - Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan angka stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen maka untuk mencapai target tersebut diperlukan penurunan 2,7 persen di setiap tahunnya.

Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Strategi Percepatan Penurunan stunting yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (11/01/2022), secara virtual.

“Targetnya jelas, yaitu menurunkan stunting-nya kita, per tahun 2021 ini kan ada di angka 24,4 persen, itu beliau (Presiden Joko Widodo) harapkan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024. Hitung-hitungan kami turunnya mesti 2,7 persen per tahun,” ungkap Budi.

Baca Juga: Ini Sosok Ubedilah Badrun Aktivis Reformasi yang Laporkan 2 Putera Presiden ke KPK dalam Kasus Dugaan KKN

Untuk mencapai target tersebut pemerintah melakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dijelaskan Budi, intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum dan di masa kehamilan, yang umumnya dilakukan di sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sektor.

“Untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik (dan) 70 persen bergantung kepada intervensi sensitif,” imbuhnya.

Budi menyampaikan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional akan mengoordinasikan upaya intervensi tersebut dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga: Residivis Narkoba Asal Karang Bagu Tertangkap Tim Resnarkoba Polresta Mataram

“Kami di Kementerian Kesehatan membantu Pak Kepala BKKBN konsentrasi yang intervensi spesifik, yang 30 persennya,” imbuhnya.

Lebih jauh Menkes menekankan bahwa intervensi stunting perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran. Intervensi sebelum kelahiran diperlukan karena berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 sekitar 23 persen anak lahir dengan kondisi sudah stunted akibat kurang gizi selama kehamilan. Sementara, setelah kelahiran stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan yang diakibatkan kekurangang protein hewani pada makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan.

Menkes memaparkan, pihaknya melakukan tiga intervensi spesifik sebelum kelahiran. Pertama, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil serta peningkatan asupan gizi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Gratis

“Yang kita lakukan adalah kita sudah mengubah Permenkes yang tadinya hanya memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi mengonsumsi,” imbuhnya.

Kedua, meningkatkan pelaksanaan konsultasi ibu hamil dari empat kali menjadi enam kali.

“(Konsultasi) harus dengan dokter, supaya kalau ada perkembangan yang kurang bagus dari kehamilan sehingga menyebabkan stunting, dokter bisa tahu dan bisa melakukan intervensi medis,” ujar Budi.