Ulas transaksi janggal Rp349 triliun di DPR, Sri Mulyani: Kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita media

Lombok Insider - Menteri Keuangan  (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan aliran transaksi mencurigakan yang sebelumnya disebut Menko Polhukam Mahfud MD sebesar Rp349 triliun yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin 27 Maret 2023 yang disiarkan di kanal You Tube resmi DPR RI @DPRRIofficial.

Sri Mulyani  secara terus terang kepada DPR mengaku kaget  begitu mendengar persoalan aliran transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang dikemukakan Mahfud MD apalagi dugaan transaksi mencurigakan disebut ada  di lingkungan Kemenkeu, padahal menurut Sri Mulyani, saat itu pihaknya belum menerima informasi apa pun terkait dugaan transaksi mencurigakan itu.

 "Rabu, 8 Maret, Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media," tukas Sri Mulyani dihadapan Komisi XI DPR RI.

Untuk mencari informasi lebih lanjut, Sri Mulyani lantas meminta keterangan Mahfud MD sementara Mahfud MD mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) sehingga untuk menindaklanjuti pernyataan Mahfud, Sri Mulyani meminta penjelasan PPATK.

Baca Juga: Buruan! Sekolah Kedinasan mulai resmi buka pendaftaran, pemerintah butuh 4138 aparatur sipil negara baru

Kepada  Sri Mulyani, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menjelaskan jika sudah mengirim surat ke Kemekeu, sementara Sri Mulyani belum menerima surat tersebut hingga 8 Maret 2023, karena ternyata surat PPATK baru sampai ke tangannya sehari setelah pernyataan menghebohkan Mahfud, yakni 9 Maret 2023.

"Kamis tanggal 9 Maret 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret," jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, PPATK mengirimkan196 surat ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) periode 2009-2023 namun dalam surat tersebut sama sekali tidak melengkapi data nilai uang seperti yang disebutkan Mahfud MD, surat hanya berisi kompilasi data.

"Kami juga bingung, tanggal 9 Maret terima surat, tapi nggak ada angkanya (jumlah nominal). Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar," ujar Sri Mulyani.

 Pada 11 Maret 2023, tepatnya dua hari setelah kehebohan yang diungkap Mahfud MD, Sri Mulyani mendapat kunjungan Mahfud MD untuk menjelaskan ihwal dugaan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu yang sebelumnya dia bongkar ke publik.

Baca Juga: Gaji menggiurkan, perusahaan bergerak di kelapa sawit ini butuh puluhan pekerja lulusan SMK, diploma hingga S1

Pada saat kunjungan Mahfud MD tersebut, Sri Mulyani mengaku belum juga menerima surat yang memuat angka  dari PPATK langsung seperti yang diminta Sri Mulyani.

PPATK  baru mengirimkan pada Senin, 13 Maret 2023 surat  dengan Nomor SR/3160/AT.01.01/III Tahun 2023 ke Menkeu surat yang memuat 43 halaman lampiran yang berisi daftar 300 surat  yang menyebut angka Rp349 triliun yang pernah dikirimkan PPATK ke beberapa pihak.Namun Sri Mulyani mengaku angka Rp 349 triliun transaksi janggal tersebut tidak seluruhnya berasal pegawai Kemenkeu.