Kritik tajam Din Syamsuddin terkait larangan berbuka puasa bersama dari Presiden Jokowi, begini katanya...

LOMBOK INSIDER - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammad Din Syamsuddin memberikan kritik tajam terkait larangan berbuka puasa bersama oleh Pemerintah.

Din Syamsuddin menilai larang berbuka puasa bersama yang tercantum dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023, dinilai kurang tepat.

Larangan berbuka puasa bersama tersebut menurut Din Syamsuddin justru terkesan tidak memahami makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Baca Juga: Erina Gudono membenarkan ada banyak perubahan pola hidup setelah 3 bulan menikah dengan Kaesang Pangarep

Menurut Din Syamsuddin, berbuka puasa bersama sesungguhnya menjadi ajang meningkatkan silaturahmi dan bernilai positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

Ia juga menilai larangan berbuka puasa bersama oleh Presiden Jokowi tidak arif dan tidak adil.

Baginya, larangan berbuka puasa bersama karena masih adanya bahaya Covid-19 adalah alasan yang mengada-ada.

Baca Juga: Masya Allah! Negara ini larang warga dan turis tolak ajakan buka puasa bersama

Buktinya Jokowi kerap menggelar berbagai keramaian belakangan ini. Ia menyentil pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi yang digelar dengan mewah dan mengundang kerumunan medio Desember 2022.

Akhirnya, Din mengimbau bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk menggelar berbuka puasa bersama. Sambil mengutip sebuah hadits:

"Seseorang yang memberi makan orang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu," tegasnya.

Jika nanti para pejabat benar-benar meniadakan berbuka puasa bersama, maka akan ada catatan bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadan yang baik yang sudah berjalan sejak dulu.

Baca Juga: Waspada beli HP murah, ponsel ilegal hasil selundupan dari luar negeri menyasar masyarakat kalangan bawah

Sependapat dengan Din, Cholil Nafis selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak tepat
apabila berbuka puasa bersama instansi pemerintah dilarang.