• Selasa, 21 September 2021

SAKIP 2021, Sekda: Komitmen Pemprov NTB Bersih Melayani

- Selasa, 7 September 2021 | 03:56 WIB
IMG-20210907-WA0003
IMG-20210907-WA0003

Mataram, LombokInsider.com - Evaluasi penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) terhadap Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah memenuhi indikator utama.

Diantaranya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 kali berturut turut, bobot penilaian BB dalam SAKIP, indeks pelayanan publik dan indeks profesionalisme Aparat Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, dari 103 indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), capaian tahun 2021 baru 11,65 persen dan indikator utama baru tercapai 13,51 persen.

Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dibuktikan dengan pengelolaan aset melalui Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP).

Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway.

Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan, Serta, Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN.

Portal e government lainnya adalah NTB Satu Data, PPID NTB dan masing-masing OPD, aplikasi E-Sakip, serta aplikasi NTB Care dan inovasi lainnya.

“Akuntabilitas kinerja itu juga terlihat dari penanganan pandemi Covid 19 mulai dari pelayanan medis, penambahan rumah sakit rujukan, kewajiban pembayaran insentif nakes dan manajemen lain,” jelas Sekda di ruang rapat utama kantor Gubernur, Senin (06/09/21).

Sementara itu, Kepala Bappeda, Dr Ir H Iswandi mengatakan, target akhir RPJMD 2019 - 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 persen tanpa tambang, angka kemiskinan turun hingga 11,92, gini ratio sebesar 0,297, IPM 70,09, inflasi turun 3,0 sampai 4,0 dan TPT sebesar 3,17 persen.

"Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan itu telah dirubah dalam rencana strategis daerah terkait perkembangan dan penyesuaian,” ujar Iswandi. (LI)

Editor: Agus Apriyanto

Tags

Terkini

Sambut WSBK 2021, Pemprov NTB Gencarkan Vaksinasi

Senin, 20 September 2021 | 19:18 WIB

Johan Dorong Masyarakat Sumbawa Tanam Bawang Merah

Rabu, 15 September 2021 | 06:07 WIB

Soal Gahtan, Dewan Segera Besikap

Rabu, 15 September 2021 | 05:48 WIB

Wagub NTB: Vaksin Aman Bagi Ibu Hamil

Rabu, 8 September 2021 | 06:24 WIB

SAKIP 2021, Sekda: Komitmen Pemprov NTB Bersih Melayani

Selasa, 7 September 2021 | 03:56 WIB

Gubernur NTB Putuskan Kontrak dengan PT GTI

Jumat, 3 September 2021 | 14:22 WIB
X