Urusan ternak ayam ternyata bisa berujung denda Rp 10 Miliar loh. Begini ceritanya ....

- Minggu, 31 Juli 2022 | 13:24 WIB
Persidangan PT STS di KPPU (situs KPPU)
Persidangan PT STS di KPPU (situs KPPU)

 

LOMBOKINSIDER - Jangan sepelekan usaha ternak ayam. Walau terkesan sepi pemberitaan, namun sesungguhnya usaha ternak ayam ini sungguh menjanjikan.

Bahkan mungkin saking menjanjikan, usaha ternak ayam ini bisa berujung pada persidangan dan denda hingga puluhan miliar rupiah ke salah satu pelakunya.

Anda boleh percaya atau tidak, tetapi keterangan resmi dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia ini membuka mata kita kalau usaha ternak ayam ini sungguh tidak bisa disepelekan.

Baca Juga: Community Shield 2022, duel bintang mahal Erling Haaland dan Darwin Nunez

Begini ceritanya!

Berdasarkan keterangan resmi pihak KPPU kepada sejumah media, kemarin, disebutkan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) yang merupakan anak usaha dari kelompok usaha PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dikenai denda hingga Rp 10 miliar oleh pihak KPPU.

Denda itu dikenakan karena PT STS dinilai telah terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 dalam pelaksanaan kemitraan dengan 117 plasmanya.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi mengenakan sanksi maksimal bagi PT STS yakni berupa denda sebesar Rp10.000.000.000 serta pencabutan izin usaha apabila tidak melakukan perintah perbaikan dalam perjanjian kerja sama kemitraannya.

Baca Juga: Tim mana aja sih yang paling banyak memenangkan laga amal Community Shield? Simak fakta-faktanya

Keputusan itu dibacakan KPPU dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera yang dilaksanakan di Kantor Pusat KPPU Jakarta, kemarin.

Perkara ini bermula dari hasil penelitian yang dilakukan KPPU atas pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT STS (Terlapor) melalui perjanjian kerja samanya dengan plasma.

Dalam perjanjian itu diatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang. STS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kemitraan peternakan ayam.

Baca Juga: Jelang Community Shields tengah malam nanti, pendukung Liverpool dan Manchester City di Indonesia kok deg-dega

STS tidak memproduksi sendiri sarana produksi peternakan (sapronak) berupa DOC (day old chicken), pakan dan obat-obatan, tetapi membelinya dari perusahaan yang terafiliasi atau kelompok usahanya.

STS sebagian besar dimiliki oleh PT Prospek Karyatama yang memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Sarana Farmindo Utama yang notabene merupakan anak usaha PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.

STS sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam merupakan perusahaan inti dalam suatu hubungan kemitraan inti plasma.

Baca Juga: Ini cara bayar BBM Pertalite dan Solar di SPBU pake aplikasi My Pertamina

Dalam pelaksanaan, hubungan kemitraan yang dilakukan oleh STS sebagai perusahaan inti dan 117 plasmanya tidak berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling mendukung.

Dalam proses pengawasan, KPPU memberikan kesempatan perbaikan melalui 3 peringatan tertulis kepada STS.

KPPU juga telah memberikan waktu yang cukup kepada STS untuk melaksanakan perintah perbaikan pada tahap peringatan tertulis I, II, dan III,  termasuk penambahan jangka waktu peringatan tertulis III selama 30.

Baca Juga: Bingung daftar online My Pertamina? Ini lokasi SPBU pendaftaran offline

Namun sampai dengan berakhirnya penambahan jangka waktu peringatan tertulis III, STS belum melaksanakan sebagian perintah perbaikan KPPU, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan kemitraan oleh Majelis Komisi.

Dari hasil persidangan Majelis Komisi disimpulkan bahwa STS tidak melaksanakan berbagai perintah perbaikan, antara lain terkait pemisahan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan.

Lalu, pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma; pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma, pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo yang harus dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan, dan perbaikan lainnya.

Halaman:

Editor: Bro Hen

Sumber: kppu.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X